Ratusan Warga Komplek Berlan Matraman Blokir Jalan Matraman Raya Menolak Pengosongan Rumah

Matraman – Ratusan warga komplek Berlan Matraman Jakarta Timur yang terdiri dari para janda pahlawan dan purnawirawan TNI AD melakukan aksi unjuk rasa damai dengan cara memblokir Jl. Matraman Raya arah Salemba sambil orasi dan pawai mengitari komplek Berlan (Selasa 30 April 2013 jam 08.00 wib s/d 09.30 wib) akibatkan kemacetan sepanjang 4 km mulai dari Terminal Bus Kp. Melayu ke Jl. Matraman Raya.

Dalam aksi tersebut ratusan warga komplek Berlan yang umunya bertempat tinggal di Jl. Kesatrian 3 dan 4 menyatakan menolak perintah pengosongan rumahnya yang telah ditempatinya sejak 50 tahun yang lalu, yang mana pada sekitar pertengahan bulan April 2013 penghuninya telah menerima surat perintah pengosongan oleh DI Zeni TNI AD dan rencananya akan dikosongkan pada pertengahan bulan Mei 2013.

Unjuk rasa tersebut diamankan oleh sekitar 50 anggota Polsek Matraman dan Polres Jakarta Timur dan berakhir dengan aman setelah mereka membubarkan diri dan kembali kerumah masing-masing.

(humas matra)

Ahok Tak Mau Masuk Penjara Karena Proyek Jalan Kampung Melayu – Tanah Abang

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan pihaknya tak menunda pembangunan proyek Jalan Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang. Ahok tak mau mengambil risiko melanjutkan proyek yang seharusnya sudah selesai akhir 2012 lalu tersebut.

“Bukan tunda pembangunan, kami takut justru merugikan negara kan. Kalau menyetujui sesuatu yang tidak jelas kan bahaya,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/4/2013)

Ia menegaskan sebaiknya sebelum diambil keputusan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi, proyek tersebut harus lebih dahulu melalui pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Ahok, pemda DKI tak menganggarkan proyek tersebut di 2013, karena asumsinya sejak awal proyek tersebut harus selesai akhir tahun lalu.

“Ini mesti kita cek, kita lebih baik saran BPKP karena peraturannya begitu. Kalau BPKP atau BPK mengatakan ya, ya iya,” kata Ahok.

Ahok menyadari semua pihak ingin proyek ini segera selesai. Namun jika dipaksakan dikucurkan anggarannya tanpa adanya kepastian hukum, maka risikonya pada masalah pelanggaran hukum.

Menurut Ahok, kalau memang proyek ini dilakukan multiyears harusnya tidak boleh berhentikan oleh pejabat dinas PU DKI Jakarta sebelumnya. Ia mempertanyakan kenapa proyek ini diberhentikan.

“Nah kalau sekarang punya anggaran lagi diteruskan berarti bukan multiyears kan. Atau masih multiyears, nah ini butuh BPKP atau BPKP yang kasih saran. Kalau kami menafsirkan sendiri multiyears kasihin dia kalau musti tender bagaimana? Kami yang masuk penjara gara-gara gitu. Kita memang harus hati hati,” katanya.

Seperti diketahui pada era Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, awalnya jalan non tol tersebut dijadwalkan selesai Juni 2012. Namun target tak tercapai, sampai diubah hingga akhir 2012, walaupun sudah diubah tetap saja tak mencapai target hingga kini.

(humas matra)

Polsek Matraman Membantu Pengamanan Ujian Nasional (UN) SMA Rayon 16

Polsek Matraman Jakarta Timur libatkan 25 anggota Polri pakaian dinas untuk membantu pengamanan Ujian Nasional  (UN) SMA  yang diselenggarakan dibeberapa lokasi di wilayah Polsek Matraman.   Rayon 16  meliputi  23  SMA  (4 SMA Negeri dan 19 SMA Swasta)  di Kec. Matraman dan Kec. Pulogadung Jakarta Timur.  Dari 23 SMA tersebut Naskah Ujian Nasional di simpan disebuah gudang di SMA Negeri 31 dan tampak dijaga ketat oleh beberapa anggota Polri pakaian dinas.  Berdasarkan pemantauan humas Polsek Matraman hingga berita ini diturunkan secara umum situasi relatif aman.

(humas matra)

Belasan Preman dan Calo di Terminal Kampung Rambutan di Jaring Petugas

 

Jakarta – Belasan preman dan calo tiket terjaring dalam razia di Terminal Kampung Rambutan. Razia ini digelar bertujuan untuk membuat calon penumpang nyaman.
“Dari razia kali ini kami berhasil menjaring 19 orang yang diduga preman, karena tidak memiliki identitas, calo tiket, pedagang ilegal dan pengamen,” ujar Kepala Terminal Kampung Rambutan, Dwi Basuki, saat ditemui di terminal Kampung Rambutan, Kamis (11/5/2013).

Rencananya belasan orang tersebut akan didata dan diberikan pembinaan. Dwi mengatakan bahwa razia sudah sering dilakukan di terminal ini, tapi keberadaan mereka tetap saja akan digantikan oleh pendatang baru.

“Biasanya yang terjaring ini bukan orang yang sama. Yang ini sudah terjaring datang lagi yang lain, makanya mereka ini kita data, jika ada menyangkut unsur pidana kita serahkan pada polisi,” lanjutnya.

Di tempat yang sama Kepala Regu Dua Petugas Dishub Terminal Kampung Rambutan, Simon Ginting, menuturkan razia kali ini lebih cenderung dikatakan sebagai shock therapy.

“Razia dimulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB,” kata Simon.

Dari belasan orang yang terjaring razia 6 orang di antaranya merupakan karyawan operator bus di terminal. Terkait sanksi, Simon mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik operator.

“Saat kami tangkap dia tidak menggunakan seragam dan tidak memakai KTA (Kartu Tanda Anggota-Red), sisanya merupakan pedagang,” ujarnya.

(humas matra)

Papua Punya Bus Anti Peluru

 

 

• 
• 
• 
• 
• 

Timika – Di Timika, Papua, ada bus yang berbeda dengan bus pada umumnya di Indonesia. Di sana ada bus anti peluru! Seperti apa ya rasanya naik bus itu?

Bus Iveco Trakker adalah bus khusus milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Ini bukanlah bus umum, melainkan bus untuk transportasi internal karyawan dan para tamu Freeport. Bus ini mengantar mereka dari Bandara Moses Kilangin di Timika yang ada di dataran rendah ke Tembagapura di dataran tinggi.

Menurut Humas PT Freeport Ledy Simarmata, bus Iveco ini digunakan untuk membawa penumpang ke Tembagapura, kalau mereka tidak bisa naik helikopter. Di Timika, helikopter hanya bisa digunakan pagi hari saja untuk menuju Tembagapura. Siang hari cuaca sudah berawan dan helikopter tidak bisa dipergunakan.

“Kenapa anti peluru, itu untuk safety. Bagaimana orang bisa naik alat transportasi untuk menjamin keselamatan semua orang,” kata Ledy, Rabu (10/4/2013).

Perjalanan Timika-Tembagapura ditempuh dalam 2,5-3 jam. Namun Ledy menegaskan bus anti peluru ini bukan kendaraan umum dan merupakan fasilitas perusahaan untuk kegiatan internal.

“Perusahaan tambang itu punya kondisi alam yang berat. Jadi safety itu penting,” jelas dia.

Bus Iveco anti peluru ini cukup nyaman, walaupun kondisi jalan menuju Tembagapura memang berbatu. Bus Iveco ini pada bagian jendela ditutup dengan plat logam anti peluru. Hanya disisakan bagian 1/8 di sisi atas jendela untuk cahaya masuk.

“Jendela tertutup semua, jadi penumpang nggak tahu sudah sampai mana.  Penumpang bahkan tidak bisa melihat sopir penumpang turun beberapa kali saat melewati pos pemeriksaan keamanan. Harap sabar kalau mau buang air kecil. Toilet baru ditemui saat bus tiba di Tembagapura, tepatnya di Helipad 66 yang sudah tidak dipergunakan untuk helikopter. Setelah itu penumpang ganti kendaraan dengan bus Iveco lain untuk wara-wiri di Tembagapura.

(humas matra)

Anggota DPR Dorong Pemerintah Berani Naikan Harga BBM Subsidi

 

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki pandangan tersendiri terhadap rencana pemerintah melakukan pembatasan atau kuota BBM bersubsidi di 2013. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz memandang, opsi menaikkan harga premium Cs lebih baik daripada fokus membatasi konsumsi BBM subsidi.

“Saya tetap pada posisi harga BBM harus naik. Kalau itu efisiensi oke tetapi apakah itu bisa signifikan atau citra saja?,” tutur Harry di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Politisi Fraksi Golkar ini beralasan, pembatasan konsumsi BBM subsidi tidak berdampak signifikan terhadap penghematan anggaran.

“Saya tidak tahu itu, tapi itu harus diuji di sistem standar keuangannya. Jadi berapa aset, dan penghematannya. Misalnya mereka hamburkan Rp 100 triliun, jika hemat Rp 20 triliun berati kan tinggal Rp 80 triliun jadi yang ditonjolkan Rp 20 triliun tetapi yang dihamburkan masih banyak,” tambahnya.

Terkait opsi menaikkan harga premium dan solar bersubsidi, politisi senior ini memandang, dampak kenaikan harga BBM pasti akan terasa khususnya bagi masyarakat kecil. Namun ia menegaskan, opsi ini tetap harus ditempuh oleh pemerintah untuk menghentikan melubernya anggaran subsidi.

“Ini pasti harga barang juga naik, kalau harga naik, pemerintah dan BI lepas tangan, misalnya naik BBM ada kenaikan inflasi sekitar 4-5%. Itu inflasi umum, inflasi bahan makanan bisa 10-12%. Siapa yang berani tanggung jawab itu?,” tegasnya.

(humas matra)

Rekruitmen Polisi

oleh
Dr. Chryshnanda Dwilaksana

“Salah menerima sama dengan memasukan benalu ke dalam institusi”

Rekruitmen merupakan gerbang awal penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdasar pada kompetensi. SDM sebagai aset utama adalah pilar institusi untuk mebawa kepada profesionalisme, kreatifitas, citra, bahkan harkat dan martabat manusia. Rekruitmen bagi institusi Polri adalah menyiapkan para petugas polisi sebagai :
1. Penjaga kehidupan
2. Pembangun peradaban
3. Pejuang kemanusiaan.

Di Amerika Serikat untuk merekruit anggota polisi melalui test yang cukup ketat, bahkan selama 6 bulan sebelum di terima menjadi siswa di lembaga pendidikan kepolisian dipantau track recordnya untuk mengetahui secara detail calon-calon petugas polisi. Yang bukan hanya untuk mengetahui catatan kriminalitasnya saja, tetapi juga perilakunya, prestasinya. Sistem rekruitmen bukan semata mata diuji saja tetapi ada masa pemantauan sebelum masuk mengikuti pendidikan kepolisian. Sistem pendaftaranpun bukan hanya secara manual saja, tetapi bisa juga mendaftar secara elektronik bahkan sebelum dites pun dapat diadakan seleksi awal penyaringan dari data-data yang dimasukan. Bahkan test kompetensi awalpun bisa dilakukan.

Masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan masyarakat yang kekerabatanya cukup kuat dengan model extended family system. Dalam bahasa jawa dikenal sebagai ?kadang konang?. Keluarga yang menjabat, yang mempunyai posisi akan menjadi tumpuan keluarganya untuk membantu atau setidaknya memback up untuk mendaftar menjadi anggota polisi. Tidak hanya itu bahkan bisa juga ikut mengintervensi hasil test. Yang dampaknya KKN dalam proses rekruitmen begitu besar. Akibat besarnya KKN dlaam proses rekruitmen mengakibatkan salah penerimaan yang sebenarnya sama dengan memasukan benalu ke dalam institusi. Masyarakatpun melabel masuk polisi harus mempunyai backing, harus membayar dsb.

Sistem rekruitmen dengan cara elektronik akan membantu proses seleksi untuk mendapatkan yang terbaik dari yang baik. Merekrut polisi memang harus melihat O2H (otak, otot n hatinuraninya). Kombinasi ke tiga hal tersebut memang merupakan pilar utama seorang petugas polisi. Petugas-petugas di bidang seleksi juga harus berdasar kompetensi. Ia tidak boleh sembarangan menunjuk. Tim-tim pendukung semuanya juga mempunyai komitmen menunjukan keseriusan, keahlian mereka di biadang rekruitmen. Tentu saja dengan komitmen yang sama satu sama lainya saling mendukung untuk mewujudkan proses rekruitmen yang:
1. Profesional
2. Transparan.
3. Bebas KKN
4. Cepat, tepat, akurat, akuntabel
5. Mudah diakses
6. Informatif

Sejalan dengan pemikiran tersebut, proses rekruitmen tidak boleh lagi menjadi ajang bancakan para panitia maupun petugas-petugas yang menjadi broker . Meyakinkan kepada masyarakat ini juga hal penting dan mendasar agar masyarakat tidak ragu atau takut mendaftar. Dan polisipun tidak kehilangan momentum untuk mendapatkan SDM yang terbaik dari yang baik.

Proses rekruitmen dikriteriakan untuk Tingkat dasar (pembentukan) yang diperuntukan bagi : Brigadir Polisi yang akan dididik di SPN (Sekolah Polisi Negara), dan bagi perwira yang didik di akademi kepolisian. Bagi Taruna Akpol maupun siswa Inspektur Polisi Sumber Sarja (pembentukan polisi sumber sarjana). Rekruitmen merupakan momentum penting untk mendapatkan SDM yg terbaik (memenuhi standar O2H) . Yang merupakan penyiapan bagi para petugas polisi sebagai : penjaga kehidupan,pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan.

 

Tags: Rekruitmen Polisi

PENINGKATAN KINERJA SDM POLRI DI BIDANG REKRUITMEN

I. Pendahuluan

Grand design reformasi birokrasi nasional dalam bentuk Peraturan Menpan No.15/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, merupakan cetak biru reformasi hingga tahun 2025. Reformasi birokrasi nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Kunci sukses reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pegawai adalah apabila seluruh aparatur negara mampu mengubah mindset dan cultural set, termasuk partisipasi masyarakat.
Berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, Mabes Polri, telah mengusulkan dokumen usulan Reformasi Birokrasi Polri yang meliputi 5 program, diantaranya program unggulan melalui quick wins, yaitu quick response samapta Polri, transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan penyidikan, dan transparansi rekruitmen personel Polri. Program tersebut merupakan produk utama Polri yang mempunyai daya ungkit kuat (key leverage) dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan dapat direalisasikan serta hasilnya bisa diukur.
Salah satu program unggulan tersebut, yakni program transparansi rekruitmen anggota Polri, telah mendahului kementrian dan lembaga pemerintah lainnya dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi nasional. Hal tersebut, dibuktikan melalui prestasi Polri dalam mewujudkan penerimaan calon anggota Polri melalui prinsip-prinsip penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, yang dirintis sejak tahun 2007. Sedangkan grand design reformasi birokrasi nasional baru dirintis pada tahun 2008. Ini artinya, Polri telah mendahului dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Komitmen Polri dalam mewujudkan rekruimen yang bersih, transparan, akuntabel mendapat penghargaan dari MURI melalui penganugrahan kepada Polri atas prestasi pemrakarsa penyelenggaraan seleksi personel Polri secara bersih, transparan dan akuntabel. Selanjutnya pada tahun 2008, diakui oleh Sucofindo International Certification Services melalui penghargaan ISO 9001:2000 dalam menerapkan sistem manajemen mutu pada proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat. Pada tahun 2010, Staf Deputi Sumber Daya Manusia Polri berhasil meningkatkan prestasi tersebut, melalui perolehan ISO 9001:2008 pada proses penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana Tingkat Pusat dan keberhasilan dalam meningkatkan ISO 9001:2000 menjadi ISO 9001:2008 pada proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat.

II. Program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi

Program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi penerimaan anggota Polri, yakni:

1. Dilibatkannya pengawas eksternal (controlle extern) dan internal (controlle intern). Controlle intern dilakukan oleh organ-organ yang terletak dalam tubuh organisasi Polri, seperti: Itwasum dan Div Propam. Sedangkan controlle extern dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan yang terletak diluar tubuh Polri yang bersifat independent, yang dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik, seperti: Kompolnas, lembaga-lembaga perwakilan rakyat,partai-partai, media pers, LSM, dsb.

2. Menerapakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
Sejak tahun 2008 dan tahun 2009, kemudian ditingkatkan pada tahun 2010, seleksi penerimaan calon Taruna Akpol di tingkat pusat sudah menerapkan standar internasional sistem manajemen mutu ISO 9001. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 merupakan proses pengelolaan organisasi yang mencakup perencanaan, penerapan, evaluasi dan penyempurnaan yang ditujukan untuk menghasilkan output/kinerja/layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan/pengguna/masyarakat. Semua proses seleksi anggota Polri menggunakan prinsip-prinsip system manajemen mutu dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, agar dapat menghasilkan kualitas anggota Polri yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika berbangsa dan bernegara serta memenuhi harapan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

3. Kerjasama dengan lintas sektoral dan masyarakat;
Tatacara kerjasama dengan lintas sektoral berpedoman pada UU No. 2 tahun 2002, Pasal 42, yakni hubungan dan kerjasama Polri dengan badan, lembaga, serta instansi didalam dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Badan/instansi terkait dengan pelaksanaan rekruitmen yakni: Kompolnas, DPR, Universitas/Perguruan Tinggi, Diknas, Dinas Kependudukan, outsourcing sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan seleksi, Media Massa, LSM dan sebagainya sesuai kebutuhan dalam setiap tahapan pemeriksaan/pengujian.

4. Penggunaan teknologi informasi melalui program komputer;
Digunakan pada kegiatan: pemilihan soal uji akademik, rekapitulasi hasil ujian akademik, aplikasi rumus tes kemampuan jasmani, rumus umur dan domisili, proses penentuan ranking dan penetapan kelulusan.

Sejalan dengan tujuan rencana strategi Polri tahun 2010-2014, yakni partnership/networking building, program unggulan tersebut diatas telah di tingkatkan pada seleksi penerimaan anggota Polri T.A 2010, melalui implementasi prinsip-prinsip rekrutmen dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, yaitu:

1) optimalisasi pelibatan secara aktif pengawas internal dan eksternal yang independent dalam setiap tahapan seleksi;
2) optimalisasi komitmen dalam menerapkan manajemen kinerja dan mutu, dengan menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui program komputer dalam pemilihan soal akademik, rekapitulasi hasil ujian akademik, aplikasi rumus tes kemampuan jasmani, rumus umur, proses penentuan ranking dan penetapan kelulusan;
4) optimalisasi kerjasama dengan lintas sektoral dalam setiap tahapan pengujian/pemeriksaan, seperti: Diknas, outsourcing, Dinas Kependudukan untuk cek keabsahan umur dan KTP catar, untuk mengecek keabsahan ijazah catar dsb.

III. Peningkatan kinerja SDM Polri dalam rekruimen dan seleksi anggota Polri T.A 2011
Dalam rangka meningkatkan kinerja SDM Polri dalam rekruitmen dan seleksi anggota Polri T.A 2011, maka program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi anggota Polri tersebut diatas, harus diimplementasikan oleh seluruh personel yang terlibat dalam kepanitian penerimaan dan seleksi anggota Polri, baik ditingkat Panpus maupun Panda pada rekruitmen anggota Polri T.A 2011. Selain itu, perlu dilakukan juga upaya-upaya sebagai berikut:
1. Perbaikan dan penyempurnaan sistem seleksi, diantaranya melalui implementasi model Adapted from the International Society for Performance Improvement;
Model Adapted from the International Society for Performance Improvement, yaitu diawali dari adanya gap atau kesenjangan, langkah selanjutnya dicoba mencari akar penyebab masalah. Jika akar masalah telah ditemukan maka dicari dan dirancang elternatif solusi intervensi, kemudian intervensi terpilih diimplementasikan secara terus menerus dipantau dan kemudian dievaluasi apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bila belum, maka diulangi kembali sampai menemukan sesuai dengan yang diharapkan. Begitulah dilakukan secara siklus terus menerus. Bila sudah sesuai maka coba lagi untuk menyelesaikan masalah lainnya.
2. Membangun sistem informasi manajemen penerimaan anggota Polri yang handal.
Sistem informasi harus memuat database atau statistik calon anggota Polri, best practices manajemen penerimaan anggota Polri, dan kinerja panitia penerimaan. Akses informasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja panitia, serta efektivitas dan efisiensi organisasi. Proses komunikasi memegang peran sangat vital dalam rangka mengkomunikasikan “kebutuhan sesuatu” antara organisasi dan panitia, serta sosialisasi kebijakan dan komitmen pimpinan kepada seluruh panitia.
3. Untuk menjaga agar kebijakan dapat berjalan efektif, sistem pengawasan dan penegakan hukum harus ditetapkan secara jelas dan tegas memuat hak, kewajiban, dan sanksi atas pelanggaran. Sanksi harus ditegakkan secara adil dan konsekuen.
4. Membangun dan mengembangkan brand mark rekruitmen dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis
Meminjam konsep dalam pemasaran ada beberapa hal yang berhubungan dengan merek yaitu brand name (merek nama) dan trade mark (merek dagang). Dikaitkan dengan komitmen dan hasil yang telah dicapai dalam rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi tersebut merupakan mereka yang dimiliki Polri. Argumentasi penulis terkait dengan pendapat tersebut, yaitu sebagai berikuti:
1. Brand name (Asri,1986:217), artinya penggunaan kata, huruf atau kelompok kata-kata dan huruf-huruf yang dapat diucapkan. Penggunaan kata prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis telah diakui oleh MURI dan Sucofindo International Certification Services melalui penghargaan sertifikat ISO 9001:2008 atas komitmen dan prestasi Polri dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Ini merupakan fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan, sehingga generasi saat ini dan yang akan datang akan terus mengimplementasikan prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis pada penerimaan anggota Polri dan PNS Polri.
2. Police mark merupakan konsep yang penulis munculkan, yang terkait dengan legalitas hukum, berupa kata, huruf atau kelompok kata yang telah diformulasikan dalam produk hukum. Fakta sejarah juga telah mencatat bahwa prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis telah diformulasikan dalam produk hukum, melalui:
a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/293/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Pedoman Penerimaan Taruna Akpol;
b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/445/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi;
c. Keputusan Kapolri Nomor:Kep/342/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pedoman Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana.

IV. Penutup
Pesan yang ingin penulis kemukakan dari konsep brand mark rekruitmen dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis adalah agar model penerimaan dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis yang merupakan merek Polri, agar terus dibangun pada proses rekruitmen anggota Polri dan dikembangkan pada rekruitmen PNS Polri. Implementasi membangun, yakni mengadopsi program yang belum dilaksanakan oleh Panitia Daerah, seperti: penyelenggaraan survey kepuasan pelanggan, penyiapan posko pengaduan keluhan pelanggan, penetapan prosedur tanggap darurat, kepastian waktu dan hasil seleksi dapat diukur melalui audit internal. Sedangkan implementasi mengembangkan, yakni rekruitmen PNS Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis agar diwujudkan. Langkah awal yang harus dilaksanakan yaitu menghormanisasikan produk hukum yang terkait dengan rekruitmen PNS Polri saat ini dengan prinsip-prinsip penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis melalui revisi produk hukum. Langkah selanjutnya mengimplementasikan ketentuan hukum tersebut pada proses rekruitmen dan seleksi PNS Polri.

Tembak Mati Bos Perampok SPBU, Polres Jaktim Buru 13 Tersangka Lain

Foto: Jumpa pers di Mapolres Jaktim

Jakarta – Polres Jaktim menembak mati perampok SPBU. Ternyata yang ditembak mati adalah kepala komplotan HDR. Dari kelompok perampokan yang dipimpin oleh pelaku HDR ini, polisi memburu 13 orang tersangka lainnya.

“Di setiap lokasi HDR akan merekrut personel yang berbeda sehingga jumlah tersangka ada 15 tersangka yang tertangkap ada 2. HDR dan MY,” kata Kapolres Jakarta Timur, Kombes Mulyadi Kaharni dalam jumpa pers di Mapolres Jakarta Timur, Jumat (29/3/2013).

Mulyadi menuturkan, tersangka HDR berhasil ditangkap di daerah Klender Duren Sawit hari Kamis (28/3) pukul 02.00 WIB. Saat penangkapan yang bersangkutan berusaha melarikan diri sehingga polisi memberikan tembakan peringatan, namun tidak digubris.

“Petugas terpaksa menembak kaki pelaku, akan tetapi yang bersangkutan masih juga berusaha melarikan diri. Akhirnya petugas terpaksa mengeluarkan tembakan hingga HDR meninggal,” lanjutnya.

Sementara MY, rekan HDR berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Pasir Timur Cikarang, Bekasi Barat pada hari Kamis (18/3) pukul 00.30 WIB. Tersangka MY berperan sebagai sopir dan melakukkan aksi sebanyak dua kali. Tersangka MY dijerat pasal 365 dengan ancaman 5 tahun penjara.

“Barang bukti yang telah disita ada 1 golok, 1 pistol rakitan dengan 4 peluru, kunci motor yang digunakan dalam aksi di SPBU Duren Sawit, 5 HP, dan barang bukti lain berupa motor Jupeter 1 unit, dan jaket yang digunakan oleh pelaku,” ucap Mulyadi.

“Inisial pelaku lain (dari 15 orang) yang sudah diketahui adalah HD yang memegang senjata api jenis FN,” ucap Mulyadi.

Sebelumnya disebutkan Muhi dan Hedori merupakan pelaku perampokan uang SPBU di antaranya Rawamangun, Duren Sawit dan Prumpung.
Sementara korban aksi perampokan adalah bos SPBU Prumpung, Aswandi (54) dan rekannya Hidayat (38) pada 18 Februari 2013. Korban ditodong senjata api seperti FN. Duit Rp 86,508 juta digondol maling saat hendak menyetor ke Bank BNI Otista, Jaktim.

Jumat 15 Februari 2013, perampok bersenjata api mengincar nasabah yang juga pemilik SPBU 34.1403 Pondok Bambu, Duren Sawit. Duit Rp 115 juta dan giro senilai Rp 7 juta amblas dibawa kabur perampok.

Pada 23 Januari 2013, karyawan SPBU dirampok di Jl Rawamangun Muka, Jakarta Timur, persis di samping pom bensin. Sumadi (76), Bekasi batal menyetorkan uang senilai Rp 636 juta ke Bank Mandiri, Cikini setelah dibegal kawanan perampok bergolok dan bersenjata api.

(humas matra)

Polisi Tembak Mati Perampok Uang SPBU

Jakarta – Polisi berhasil menangkap perampok uang SPBU. Satu pelaku tewas ditembak karena melakukan perlawanan.

“Kita tangkap dua pelaku, Muhi dan Hedori. Hedori yang kita tembak,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, AKBP M Soleh saat dikonfirmasi, Jumat (29/3/2013).

Muhi dan Hedori merupakan pelaku perampokan uang SPBU di antaranya Rawamangun, Duren Sawit dan Prumpung. “Mereka pelaku perampokan semua SPBU yang pernah dirampok,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi perampokan menimpa bos SPBU Prumpung, Aswandi (54) dan rekannya Hidayat (38) pada 18 Februari 2013. Korban ditodong senjata api seperti FN. Duit Rp 86,508 juta digondol maling saat hendak menyetor ke Bank BNI Otista, Jaktim.

Jumat 15 Februari 2013, perampok bersenjata api mengincar nasabah yang juga pemilik SPBU 34.1403 Pondok Bambu, Duren Sawit. Duit Rp 115 juta dan giro senilai Rp 7 juta amblas dibawa kabur perampok.

Pada 23 Januari 2013, karyawan SPBU dirampok di Jl Rawamangun Muka, Jakarta Timur, persis di samping pom bensin. Sumadi (76), Bekasi batal menyetorkan uang senilai Rp 636 juta ke Bank Mandiri, Cikini setelah dibegal kawanan perampok bergolok dan bersenjata api.

(humas matra)